Dampak Buruk Software Bajakan, di Indonesia masih menjadi “Kebiasaan”

Jika kita membahas tentang pembajakan perangkat lunak atau Software memang tidak akan ada habisnya. Selain karna sebagai alasan untuk menghemat pengeluaran dan tidak perlu repot-repot membeli produk dengan harga yang semestinya, pembajakan software ini didukung oleh para pelaku “cracker” atau pembajak yang semakin banyak, serta para “distributor” dengan bermacam cara untuk menyebar luaskan produk ilegal ini. 

Dengan didukung hal tersebut, pembajakan software menjadi semakin laku dan semakin dicari baik oleh individu maupun selevel perusahaan, yang mana hal ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan para pengembang (developer) software yang menjual produknya secara legal dengan berharap hasil penjualan produknya bisa membantu pengembang untuk terus mengoptimalkan produknya agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

Dalam hal pembajakan sebuak produk, sebenarnya pemerintah sudah membahas ini dalam peraturan perundang-undangan yang mana tertera pada UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana pada bab 17 tentang Ketentuan Pidana, pada pasal 112 – 119 menyatakan setiap pelaku pembajakan akan di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Informasi lebih lanjut tentang UU nomor 28 tahun 2014 bisa dilihat disini :

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Namun dengan adanya pembahasan tersebut, tak membuat perkembangan software ilegal semakin mengecil. Justru, Business Software Alliance (BSA) dalam laporannya tahun ini, 83 persen perusahaan di Indonesia masih menggunkan software bajakan. Hanya turun 1% dibandingkan tahun lalu. Tentu dengan presentase setinggi itu, menjadikan Indonesia salah satu pengguna software ilegal terbanyak se Asia Tenggara. (Dikutip dari data CNN Indonesia).

Selain itu, perlu di ketahui bahwa secara teknis pembajakan software juga dapat merugikan para penggunanya, dengan berbagai macam cara seperti menyematkan program spy pada produk yang sudah di bajak dan dapat melakukan bermacam instruksi tertentu yang sudah di setup sebelumnya oleh para pembajak. Layaknya sebuah virus yang secara level kecil dapat mengambil data-data penting di perangkat komputer individu ataupun perusahaan, mengunci (meng-enkripsi) setiap file yang ada di komputer yang menyebabkan data-data penting yang ada tidak bisa dibuka (ransomware), hingga selevel exploit yang mampu menginfeksi tidak hanya satu, tapi setiap perangkat yang terhubung dalam satu jaringan dengan sebuah virus tertentu yang bukan tidak mungkin dapat merusak sistem komputer yang terinfeksi pada satu jaringan tersebut.

Source : Vulcanpost.com powered by PICTOCHART

Dan lagi, software Ilegal tidak akan mendapatkan support ataupun pembaharuan dari para pengembang produk, yang mana pembaharuan ini penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan sebuah program atau Software. Kembali lagi developer melakukan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas produknya yang mana hal ini ditujukan kembali kepada kita sebagai pengguna program tersebut agar sesuai dengan apa yang kita butuhkan.

Permasalahan mengenai pembajakan software ini tidak akan pernah mengalami penurunan signifikan atau bahkan tidak akan menemui penyelesaian apabila dari kita sendiri sebagai pengguna tidak bisa menghargai setiap produk yang kita gunakan sehari-hari. Terlepas dari keuntungan finansial yang dihasilkan, pembajakan software sendiri secara tidak langsung dapat menjadi sebuah bumerang kepada setiap penggunanya dengan adanya aturan tindak pidana bagi pelaku atau pengguna, atau setidak-tidaknya resiko malware yang mampu menginfeksi dan merugikan pengguna dengan berbagai ancaman yang dimilikinya. 

Untuk itu sebagai consumer atau pengguna, mari kita selalu menghargai para pengembang (developer) dengan cara menggunakan setiap produknya secara legal, sesuai dengan aturan yang sudah ada. Dengan adanya timbal balik yang positif antara konsumen dan produsen, dapat menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. 

Terakhir, mari kita bantu Indonesia menjadi negara yang taat hukum dengan menggunakan produk barang dan jasa secara legal dan sesuai aturan yang berlaku. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *